PT MMP Terindikasi Dibackup Oknum Tertentu, Hingga Melawan Pemerintah, PJ Bupati Harus Tegas!!
Subang,Hadejabarnews.com PJ Bupati Subang , Imran, diminta segera bertindak tegas terhadap PT Mandiri Martadikara Putra (PT MMP) yang diduga masih melakukan aktifitas pra pembangunan usaha produksi Asphalt Mixing Plant (AMP) kendati pihak Satpoldam sudah melayangkan Surat Teguran (ST) 1 Jumat ( 22/3) lalu ke lokasi pembangunan di Kp Patrol Desa Tambakmekar Kecamatan Jalancagak.
“ Ini Persoalaan wibawa Pemkab Subang!! masa SP 1 yang sudah dilayangkan Satpoldam ke PT MMP dengan harapan menghentikan dulu aktifitas pembangunan sebelum mengantongi surat perijinan ternyata tidak digubris. Malah terkesan diabaikan hingga akhirnya memicu gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi pembangunan”. Ujar Ketua Subang Intregration Forum (SIF) Andi Gondrong kepada media yang dikutip dari metrobuana.co.id Selasa ( 26/3).
Untuk itu kata Andi, jika persoalan penegakan aturan terhadap siapapun itu tidak segera ditindak , niscaya akan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. “ Sekali lagi kami minta PJ Bupati segera bertindak, bila perlu turun ke lokasi sebelum warga sekitar lokasi terjadi gesekan dengan pihak Perusahaan “. Ujarnya
Hal lainnya disampaikan Ketua Ormas Bhineka, H Endang Supriadi yang berencana akan menggeruduk kantor PJ Bupati Subang jika reaksi penolakan masyarakat Desa Cijambe terhadap rencana berdirinya pembangunan produksi AMP oleh PT MMP Kp Patrol Desa Tambakmekar Kecamatan Jalncagak tidak segera disikapi. “ Kami akan melakukan Gerakan massa ke PJ Bupati jika dalam minggu minggu ini PT MMP masih melakukan aktifitas pra pembangunan di lokasi seperti yang dilaporkan masyarakat “. Imbuh H Endang
Terpisah Ketua DPRD kabupaten Subang, H Narca Sukanda yang dihubungi media melalui sambungan teleponnya Selasa (26/3) mengaku sudah mendengar terjadinya sikap pro dan kontra masyarakat terhadap pembangunan usaha produksi AMP PT MMP yang dipicu terus berjalannya aktifitas pra pembangunan yang belum mengantongi surat perijinan.
“ Kami akan segera mengundang untuk memfasilitasi masyarakat Desa Cijambe dan Desa Tambakmekar yang berada di sekitar lokasi pembangunan dengan pihak PT MMP serta pihak OPD terkait lainnya. Untuk itu kami tunggu segera penyampaian surat laporannya dari masyarakat ”. Ujar H Narca
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT MMP belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut