PP PAC Pagaden Geram, Diduga Banyak Pelanggaran Di PT Meiloon Technology Indonesia Subang
PP PAC Pagaden Geram, Diduga Banyak Pelanggaran Di PT Meiloon Technology Indonesia Subang
Subang Hadejabarnews.com PT Meiloon Technology Indonesia yang berada di kawasan Industri Taifa ini adalah Produk pertama semenjak era BKPM kini disorot publik. Senin 1/7/24
Pasca audensi masyarakat sekitar PT meiloon technology Indonesia kini menjadi sorotan publik, salah satu yang menjadi sorotan yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap ketenagakerjaan hingga ada dugaan memiliki back up dari pemerintah pusat.
Ketua Pemuda Pancasila PAC Pagaden, yang diwakili Kabid OKK Cece Komarudin,” menuturkan kepada awak media perusahaan yang kini berada dikawasan taipa akan menjadi percontohan yang tidak baik bagi investasi lain yang akan datang, hal ini terlihat setelah management yang menerima kami masyarakat tidak lagi memberikan adab dan menghargai budaya Subang. kami sebagai masyarakat dan tuan rumah yang memiliki kedaulatan dipandang sebelah mata, Imbuhnya
Lanjut Cece Komarudin,” seharusnya PT Meiloon teknologi Indonesia ataupun yang semua perusahaan yang berada dikawasan taipa melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat karena sesuai dengan aturan dan regulasi investasi harus dilakukan melalui dari masyarakat setempat dan kami berharap atas Organisasi Kemasyarakatan pemuda Pancasila PAC Pagaden dan atas nama pemberdayaan masyarakat desa secara ekonomi, mengharapkan agar setiap vendor itu bersenantiasa bekerjasama dengan kami melalui desa dan lingkungan, Jangan slonong slonong Boy saja ataupun separuh nyolong alias Spanyol. Ujarnya
Cece pun menambahkan, Jangan sampai kami masyarakat kabupaten Subang atau masyarakat dua desa hanya mendapatkan dampak dari limbah dan dampak dari pencemaran lainnya dari perusahaan perusahaan yang ada dikawasan taipa, kami meminta kepada PT Meiloon untuk segera bisa memberikan rekomendasi kepada masyarakat setempat agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari, karena kami adalah masyarakat yang mempunyai kedaulatan apa lagi ada dugaan keterlibatan oknum pemerintah pusat didalam kawasan ini yang akan mengambil limbah ini sangat ironis, harusnya soal limbah berikan saja kepada masyarakat pemerintah desa setempat agar menjadi PADes. Pungkasnya
Hingga berita ini diterbitkan pihak management perusahaan belum bisa dikonfirmasi media. (Hadered)